Kebijakan Publik dan Pencarian Kerja

Situs Ekonomi - Meskipun pengangguran friksional tidak dapat dihindari, jumlah tersebut tepatnya masih bisa diperkirakan. Semakin cepat penyebaran informasi lowongan pekerjaan dan ketersediaan pekerja, semakin cepat pula suatu perekonomian dapat mempertemukan pekerja dengan perusahaan yang membutuhkannya.

Internet, misalnya, dapat menolong untuk mempercepat proses pencarian kerja dan mengurangi pengangguran friksional. Selain itu, kebijakan publik juga memainkan peranan yang penting. Jika suatu kebijakan dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang menganggur untuk mendapatkan pekerjaan baru, maka kebijakan tersebut dapat mengurangi tingkat pengangguran alamiah dalam suatu perekonomian (Mankiw, 2006: 143).

Kebijakan Publik

Program-program pemerintah berusaha untuk memudahkan pencarian kerja dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui Kementerian Tenaga Kerja yang memberikan informasi lowongan pekerjaan.

Alternatif lainnya adalah melalui program-program pelatihan publik yang bertujuan untuk mempermudah penyaluran tenaga kerja, seperti BLK (balai latihan kerja). Pendukung program-program ini yakin bahwa hal ini dapat membuat perekonomian berjalan lebih efisien dengan menjaga angkatan kerja terus bekerja dan mengurangi ketidakadilan sehubungan dengan perekonomian pasar yang senantiasa berubah.

Para pengritik program ini mempertanyakan apakah pemerintah harus terlibat dalam proses pencarian kerja. Mereka berpendapat bahwa lebih baik membiarkan pasar tenaga kerja mempertemukan para pekerja dengan pekerjaannya.

Pada kenyataannya, kebanyakan pencarian kerja di Indonesia berlangsung dengan adanya intervensi pemerintah. Di negara-negara sedang berkembang pada umumnya peranan pemerintah lebih besar dibandingkan dengan negara maju, di antaranya Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu anggota G7 (Group of Seven).

AS sendiri, pemerintahnya tidak ikut campur tangan menyangkut proses pencarian kerja. Adapun bentuk intervensi Pemerintah Indonesia adalah: i) mendorong pembangunan infrastruktur, ii) menumbuhkan investasi, iii) mendorong pendidikan vokasional dan iv) mengalokasikan dana desa.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel