Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

Situsekonomi.com - Saham dibedakan atas berbagai jenis atau bentuk. Saham dapat dikeluarkan dalam bentuk atas nama dan atas tunjuk (Kuswiratmo, 97: 2016).

Semua saham yang telah dikeluarkan tetapi telah dibayar penuh harus ditulis dalam bentuk atas nama. Semua pihak yang menguasai satu atau lebih saham disebut pemegang saham dan masing-masing pemegang saham memiliki hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban pemegang saham timbul berkaitan dengan prinsip kemandirian perseroan, yaitu pihak yang ingin masuk ke dalam suatu perseroan dengan memasukkan bagiannya dalam bentuk modal, secara otomatis terikat dengan akibat-akibat hukum yang timbul sehubungan dengan hal tersebut. Dengan prinsip kemandirian ini terlihat bahwa perseroan mempunyai suatu sistem tersendiri yang menyangkut hak dan kewajiban seluruh pihak, yang terikat dengan perseroan tersebut, baik pengurus maupun pemegang saham.

1. Hak Pemegang Saham

Setiap pemegang saham memiliki hak-hak yang berkenaan dengan kepemilikannya, sebagai berikut:

a. Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap:
  1. PT, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris;
  2. Anggota direksi, yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan;
  3. Anggota dewan komisaris, yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

b. Meminta pada PT agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa:
  1. Perubahan anggaran dasar;
  2. Penjualan, peminjaman, dan pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan.

c. Meminta direksi untuk menyelenggarakan RUPS. Pemegang saham dapat meminta hal tersebut apabila mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham, dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil apabila ditentukan dalam anggaran dasar PT.

d. Mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS Tahunan atau RUPS lainnya.

e. Menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya.

f. Memeriksa dan mendapatkan salinan daftar pemegang saham, risalah, dan pembukuan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada direksi.

g. Mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk:
  1. Mengadakan pemeriksaan terhadap perseroan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan, jika terdapat dugaan perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, maupun anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga;
  2. Membubarkan perseroan.

h. Hak memesan efek terlebih dahulu.

2. Kewajiban Pemegang Saham

Kewajiban pemegang saham terhadap perseroan adalah memenuhi atau menyetor sejumlah saham yang dimiliki dan bertanggung jawab atas kerugian PT, sebatas nilai saham yang dimilikinya. Namun dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan, pemegang saham juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS, sekurang-kurangnya satu tahun sekali yang disebut dengan RUPS Tahunan.

Praktik permasalahan mengenai kewajiban dari pemegang saham sering kali diabaikan dan dilalaikan, sehingga menimbulkan permasalahan dalam perseroan maupun dari pemegang saham itu sendiri. Kelalaian yang dimaksud, misalnya dalam melakukan penyetoran modal pada saat pendirian perseroan.

Beberapa permasalahan yang sering muncul adalah ketika perseroan sudah sah berbadan hukum dan telah memiliki rekening perseroan, sering kali pemegang saham tidak melakukan penyetoran yang sesuai. Misalnya, ada pemegang saham yang menyetorkan minimal atau kurang dari nilai nominal saham yang ditetapkan dalam akta pendirian perseroan, bahkan ada pula yang menyetorkan lebih dari nilai nominal saham yang ditetapkan untuk selisihnya dijadikan sebagai utang pemegang saham (shareholders loan).

Sebagai tindakan tegas dari pemerintah, kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan (PP 29 Tahun 2016), yang dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa bukti penyetoran yang sah wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian perseroan terbatas ditandatangani. Maksud dari ketentuan tersebut untuk mencegah adanya kelalaian dalam penyetoran modal, sesuai dengan apa yang diuraikan oleh pemegang saham tersebut dalam akta pendirian perseroan. Dengan kata lain, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) juga ikut mengawasi kewajiban dari pemegang saham dalam penyetoran modal.

Hal yang berbeda adalah dengan adanya pemegang saham yang menyetorkan modal lebih dari yang ditetapkan dalam akta pendirian perseroan. Keadaan ini sering kali disalahgunakan oleh beberapa pihak dengan menjadikannya utang pemegang saham dan utang tersebut tidak pernah dipungut bunga.

Padahal, sekali pun tidak ditentukan bunganya, utang pemegang saham tetap berlaku bunga menurut undang-undang (bunga moratoir). Dengan maraknya audit di bidang perpajakan dan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (PMK No. 169), praktik penyalahgunaan tersebut semakin terbatas ruang geraknya.

Dalam Pasal 2 ayat (1) PMK No. 169 ditentukan bahwa besarnya perbandingan antara utang dan modal adalah paling tinggi sebesar 4:1. Dengan adanya batasan demikian, diharapkan pelanggaran kewajiban dari pemegang saham yang hendak melalaikan kewajiban pajak dengan cara menetapkan utang pemegang saham (shareholders loan) dapat dicegah.

Kelalaian kedua yang sering kali menjadi polemik adalah tidak diselenggarakannya RUPS Tahunan oleh pemegang saham. Hal ini menjadi permasalahan penting karena beberapa hal yang wajib dibahas dalam RUPS Tahunan sebagaimana diuraikan di atas menjadi tidak terlaksana.

Dengan demikian, perseroan tidak membebaskan tanggung jawab dari direksi dan dewan komisaris pada tahun buku sebelumnya. Selain itu, hal tersebut menyebabkan perseroan tidak memiliki rencana kerja di tahun buku berikutnya serta tidak memiliki perhitungan deviden yang jelas. Dampak terburuknya adalah ketika dilakukan audit pajak, perseroan tidak dapat menunjukkan berapa jumlah deviden yang seharusnya boleh dibagikan kepada pemegang saham.

Kelalaian terakhir dari pemegang saham adalah tidak adanya inisiatif untuk menyelenggarakan RUPS pertama pasca-pendirian. Maksud dari penyelenggaraan RUPS pertama ini, pada dasarnya adalah:
  • untuk menetapkan gaji dan honorarium dari direksi dan dewan komisaris perseroan;
  • untuk menetapkan rencana kerja awal dari perseroan;
  • untuk mengambil alih seluruh tindakan-tindakan hukum dan transaksi-transaksi yang termasuk dalam operasional awal, sebelum perseroan sah berbadan hukum.

Kelalaian dari pemegang saham ini justru merugikan diri pribadi pemegang saham. Hal ini karena tindakan-tindakan hukum dan transaksi-transaksi yang termasuk dalam operasional perseroan sebelum perseroan berbadan hukum menjadi tanggungan diri pribadi pemegang saham itu sendiri.

BACA JUGA:

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UUPT, RUPS pertama ini harus diselenggarakan paling lambat 60 hari, sesudah perseroan sah berbadan hukum. Artinya, sesudah melewati batas waktu yang ditentukan dalam UUPT maka seluruh beban dan tanggung jawab yang timbul akan ditanggung oleh diri pribadi pemegang saham yang melakukan tindakan hukum dan transaksi tersebut secara hukum tidak dapat mengikat perseroan.

Belum ada Komentar untuk "Hak dan Kewajiban Pemegang Saham"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel