Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Hubungan Hukum Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dengan RUPS

Hubungan Hukum Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dengan RUPS

Situsekonomi.com - Pemegang saham memiliki peranan penting dalam PT karena modal dasar PT terdiri atas saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Pemegang saham pada PT bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya sebagai konsekuensi kewajibannya melakukan penyetoran sejumlah uang ke dalam PT. Pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki (Kuswiratmo, 141: 2016).

Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya. Pemegang saham sebagai subjek hukum dapat menggunakan hak tersebut untuk mempertahankannya terhadap semua orang serta menuntut pelaksanaan haknya.

UUPT mengatur hak dasar seorang pemegang saham, yaitu hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, memperoleh dividen atas saham yang dimilikinya, dan hak lainnya sesuai dengan UUPT. Hak-hak lain tersebut, antara lain hak yang terkait dengan RUPS, yaitu hak untuk meminta diadakannya RUPS, memperoleh segala keterangan dari direksi dan dewan komisaris sepanjang berhubungan satu acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT, memeriksa dan mendapatkan salinan risalah RUPS, serta laporan tahunan.

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Dengan kata lain, RUPS memiliki kewenangan residual atau kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris.

RUPS berfungsi melaksanakan kontrol secara menyeluruh atas setiap pemenuhan kewajiban dari direksi dan dewan komisaris PT, atas aturan main yang telah ditetapkan. RUPS adalah wadah para pemegang saham berwenang menjalankan hak-haknya.

Di dalam UUPT tidak terdapat ketentuan yang tegas mengenai batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan RUPS dari suatu PT, sehingga RUPS tersebut tidak dapat dikatakan sewenang-wenang tetapi dapat ditarik pedoman, sebagai berikut:
  1. RUPS tidak dapat mengambil keputsan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
  2. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya.
  3. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum dari stake holder, yaitu pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, maupun masyarakat sekitar.
  4. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua orang tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residual dari RUPS.

Inti dari wewenang RUPS adalah keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi PT, serta hak dan kewajiban para pemegang saham. Sementara itu, yang menjadi wewenang direksi dan komisaris adalah apa saja yang tercakup dalam organisasi usaha PT yang dibuat untuk mencapai maksud dan tujuan PT.

Pemegang saham bukanlah organ PT, tetapi yang merupakan organ PT adalah RUPS. RUPS adalah organ PT yang merupakan wadah bagi para pemegang saham berwenang menjalankan dan mewujudkan hak-haknya, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

RUPS merupakan media bagi para pemegang saham untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan PT. Oleh karena itu, wajar jika pemegang saham diberi hak untuk meminta penyelenggaraan RUPS.

Dalam menjalankan PT diperlukan keharmonisan kerja sama yang diciptakan oleh para pemegang saham. Keseimbangan kedudukan antara seluruh pemegang saham mutlak diperlukan untuk melahirkan suatu kinerja yang harmonis dalam kegiatan usaha demi memajukan perseroan.

Karena RUPS adalah wadah perwujudan kerja sama para pemegang saham maka RUPS mewakili kepentingan para pemilik modal. Dengan demikian, sudah sewajarnya jika keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi perseroan dan kepentingan para pemegang saham adalah wewenang RUPS untuk mengaturnya.

RUPS sebagai organ perseroan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar, berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam UUPT lama, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam UUPT tersebut Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi dan dewan komisaris.

BACA JUGA:

Tugas, kewajiban, dan wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam UUPT. Setiap organ diberikan kebebasan bergerak, sepanjang semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan.

Posting Komentar untuk "Hubungan Hukum Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dengan RUPS"