Memulai Bisnis dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Memulai Bisnis dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Jika Anda seorang pebisnis pemula atau sekedar ingin memulainya dari usaha kecil-kecilan, Anda bisa memilih Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tetapi tidak ada salahnya juga jika Anda langsung terjun ke usaha besar jika memang siap. Namun, Dadang Sukandar lebih menyarankan bagi pemula untuk memilih bisnis UMKM.

Sebab, sektor UMKM banyak diminati karena bentuknya yang cukup sederhana, baik dari segi permodalan, sumber daya, teknologi, pasar, dan aspek legalitasnya yang tidak terlalu rumit. Meskipun terkesan sederhana, jika ingin meningkatkan peran Anda di pasar, unsur-unsur yang telah disebutkan tersebut harus pula dioptimalkan.

UMKM merupakan kelompok usaha yang cukup besar di Indonesia. Sektor ini telah terbukti mampu menahan serangan krisis ekonomi di tahun 1997 dan 2008. Ketahanan ini muncul salah satunya karena mengandalkan sumber daya yang mudah diperoleh di sekitar kita, jadi tidak serentan korporasi besar.

Saat ini, jumlah UMKM di Indonesia yang lebih dari 50 juta unit mampu menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja Indonesia dan menyumbangkan lebih dari 50 persen GDP nasional. Dengan data tersebut, sektor ini membentang seluas harapan Anda untuk meroketkan bisnis kecil dan menengah Anda.

Baca Juga: Konsep Dasar Upah Tenaga Kerja

Namun UMKM juga punya tantangannya sendiri, yaitu kualitas sumber daya manusia, akses teknologi, keterbatasan pasar, dan pembiayaan. Produk-produk UMKM yang aslinya kreatif dan inovatif belum memiliki dukungan tangan-tangan sumber daya manusia dan managerial skill yang mumpuni.

Akses teknologi yang rendah, membuat proses produksi masih tradisional dan belum efisien serta belum menjangkau pasar yang luas (luar negeri) secara optimal. Juga dukungan pembiayaan terhadap UMKM masih terbatas, baik pembiayaan modal kerja maupun investasi pengembangan usaha. Walhasil, produk yang dihasilkan dan pangsa pasarnya belumlah seoptimal yang diharapkan.

Namun, jika Anda cukup bijak, keterbatasan-keterbatasan tersebut seharusnya dapat dipandang dalam perspektif yang lebih positif, yaitu sebagai tantangan terbuka. Jadi, pelaku UMKM tidak cukup hanya mencari dukungan, tetapi juga secara mandiri bekerja cerdas mengoptimalkan sumber daya, teknologi, pembiayaan, dan pengembangan pasar.

Apalagi dengan masuknya era globalisasi, khususnya di lingkungan ASEAN, UMKM akan bersaing ketat dengan produk-produk impor. Kondisi ini tentunya menuntut lebih atas kreativitas dan inovasi Anda sebagai pelaku bisnis, mengubah sumber daya yang biasa-biasa saja menjadi barang dan jasa yang diperlukan seluas-luasnya pasar.

Baca Juga: Pentingnya Pelaku UMKM Menguasai Platform Digital agar Mampu Bersaing

Dalam mewujudkan cita-cita bisnis, tentunya tidak bisa bekerja sendirian. Kemitraan menjadi penting karena Anda memerlukan dukungan, baik sumber daya, akses teknologi, pembiayaan, dan pengembangan pasar.

Untuk melindungi diri dari kemitraan yang tidak adil, Anda harus bersiap-siap menyusun kontrak bisnis Anda sendiri. Anda harus melindungi kreativitas dan inovasi bisnis Anda dalam mengubah sumber daya yang melimpah itu menjadi produk dan jasa yang efektif dan efisien.


Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh UMKM dituangkan ke dalam perjanjian kemitraan yang dibuat secara tertulis. Dalam undang-undang tersebut, klasifikasi UMKM dilakukan berdasarkan nilai kepemilikan aset dan omset usaha, dengan ciri-ciri:
  1. Usaha Mikro: usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha, memiliki kekayaan bersih sampai dengan maksimal Rp50.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan maksimal Rp300.000.000.
  2. Usaha Kecil: usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, baik dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan usaha. Usaha kecil bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan milik usaha menengah atau usaha besar. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara Rp50.000.000 sampai dengan maksimal Rp500.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp300.000.000 sampai dengan maksimal Rp2.500.000.000.
  3. Usaha Menengah: usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan usaha. Usaha menengah bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan milik usaha kecil atau usaha besar. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih antara Rp500.000.000 sampai dengan maksimal Rp10.000.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp2.500.000.000 sampai dengan maksimal Rp50.000.000.000.
  4. Usaha Besar: usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Hubungan kemitraan antara UMKM dan usaha besar harus dilandasi prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Hubungan itu juga harus menjunjung tinggi etika bisnis yang sehat dan dijalankan dalam kedudukan hukum yang setara.

Baca Juga: Etika Bisnis Menurut Para Ahli

Dalam hubungan kemitraan, usaha besar harus memberikan bantuan dan memperkuat UMKM. Hubungan itu mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. Proses itu dilakukan dalam sebuah pola kemitraan yang meliputi kerja sama:
  • Inti-plasma
  • Subkontrak
  • Waralaba
  • Perdagangan umum
  • Distribusi dan keagenan
  • Bagi hasil
  • Kerja sama operasional
  • Usaha patungan (joint venture)
  • Alih daya (outsourcing)
  • Bentuk kemitraan lainnya

Dalam menjalin kemitraan, UMKM dan usaha besar dilarang saling memutuskan hubungan mereka secara sepihak. Dalam kemitraan, usaha besar juga dilarang untuk menguasai UMKM yang menjadi mitranya.

Demikian pula usaha menengah dilarang untuk menguasai usaha mikro atau usaha kecil yang menjadi mitranya. UMKM dan usaha besar justru harus membangun konstruksi hubungan bisnis yang kuat serta dilaksanakan dalam hubungan setara dan menjunjung tinggi etika bisnis yang sehat.

Prinsip-prinsip tersebut harus tertuang dalam kontrak kemitraan. Untuk mewujudkannya, sebuah UMKM harus melengkapi dirinya dengan bukti legalitas usaha dalam bentuk surat izin usaha, tanda bukti pendaftaran, atau tanda bukti pendataan.
  • Surat izin usaha diberlakukan bagi usaha kecil non-perseorangan, usaha menengah, dan usaha mikro/usaha kecil perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
  • Tanda bukti pendaftaran diberikan kepada usaha kecil perseorangan.
  • Tanda bukti pendataan diberikan kepada usaha mikro.

Untuk mempermudah perizinan, pemerintah wajib memberikan keringanan persyaratan agar mudah dipenuhi oleh UMKM, khususnya yang dimiliki oleh orang perseorangan. Perizinan itu dilaksanakan dengan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang pelaksanaannya wajib dilakukan dengan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

Belum ada Komentar untuk "Memulai Bisnis dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel