Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Landasan Hukum Hiwalah sebagai Produk Perbankan Syariah

Landasan Hukum Hiwalah sebagai Produk Perbankan Syariah

Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah Islam merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungan muhal 'alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang (Umam, 2016).

Menurut Zainul Arifin, Hiwalah adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian, di dalamnya terdapat tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (muhil atau madin), pihak yang memberi utang (muhal atau da'in) dan pihak yang menerima tambahan (muhal 'alaih). Hanafi membedakan hiwalah ini menjadi dua jenis, yaitu:
  • Hiwalah mutlaqah, yaitu seseorang memindahkan utangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan utang yang ada pada orang itu. Menurut ketiga mazhab lain, kalau muhal 'alaih tidak punya utang kepada muhil, maka hal ini sama dengan kafalah dan ini harus dengan keridhaan tiga pihak.
  • Hiwalah muqayyadah, yaitu seseorang memindahkan utang dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya. Inilah hiwalah yang boleh (jaiz) berdasarkan kesepakatan para ulama.


Dalam mengaplikasikan akad hiwalah sebagai produk perbankan syariah, paling tidak terdapat tiga pihak yang di antaranya diikat dengan perjanjian. Ketiga pihak tersebut yaitu bank sebagai faktor (muhal 'alaih), nasabah selaku klien (muhil), dan pihak yang mempunyai utang kepada nasabah (customer).

Landasan Syariah

Landasan syariah atas hiwalah dapat dijumpai dalam hadis dan ijma'. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shalallahu 'alahi wasallam bersabda:
Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-hiwalah-kan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hiwalah itu".

Pada hadis ini tampak bahwa Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang meng-hiwalah-kan kepada orang yang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang meng-hiwalah-kan. Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi.


Kemudian, dalam ijma' telah tercapai kesepakatan ulama tentang kebolehan hiwalah ini. Itu sejalan dengan kaidah dasar di bidang muamalah bahwa semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang tegas melarangnya.

Landasan Hukum Positif

Hiwalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hiwalah mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain meliputi pengambilalihan utang berdasarkan akad hiwalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad hiwalah secara teknis mendasarkan pada PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI tersebut menyebutkan Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana yang dimaksud, antara lain dilakukan melalui kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan di antaranya akad kafalah, hawalah, dan sharf.


DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. Istilah lain untuk pengalihan utang dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah hawalah. Adapun substansi dari fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:
  1. Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah.
  2. Al-Qardh adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.
  3. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada lembaga keuangan konvensional (LKK) untuk pembelian aset yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS.
  4. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya.


Kedua: Ketentuan Akad

Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut:

Alternatif  I:
  1. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut, nasabah melunasi kredit (utang)-nya, sehingga aset yang dibeli dengan kredit ini menjadi milik nasabah secara penuh.
  2. Nasabah menjual aset tersebut kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS.
  3. LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan.
  4. Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.


Alternatif II:
  1. LKS membeli sebagian aset nasabah dengan seizin LKK, sehingga terjadilah syirkah al-milk antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut.
  2. Bagian aset yang dibeli oleh LKS tersebut adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
  3. LKS menjual secara murabahah bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan.
  4. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini.


Alternatif III:
  1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad ijarah dengan LKS sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2002.
  2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
  3. Akad ijarah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan.
  4. Besar imbalan jasa ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.


Alternatif IV:
  1. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya, sehingga aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
  2. Nasabah menjual aset tersebut kepada LKS. Dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS.
  3. LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik.
  4. Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini.

Ketiga: Ketentuan Penutup
  1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: Jakarta, 15 Rabiul Akhir 1423 H/26 Juni 2002 M

Implementasi Akad Hiwalah dalam Praktik Perbankan Syariah

Meskipun dalam fikih pemindahan utang secara mutlak atau hiwalah muthlaqah (pemindahan utang tanpa menyebut utang yang dimiliki sebagai ganti rugi) dibolehkan, namun dalam dunia komersial kemungkinannya kecil dilaksanakan mengingat tingginya risiko pembiayaan. Oleh karena itu, dalam praktik bisnis yang dilaksanakan adalah pemindahan utang secara terikat atau hiwalah muqayyadah (pemindahan utang atas utang yang dimiliki sebagai gantinya) karena kejelasan dan risikonya yang dapat dipagari (Karim, 2001).

Akad hiwalah di perbankan syariah dipraktikkan dalam beberapa produk sebagai berikut:
  1. Factoring atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Lalu, bank membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
  2. Post-dated check, yang mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
  3. Bill discounting, yang mana secara prinsip serupa dengan hiwalah. Hanya saja dalam bill discounting, nasabah harus membayar fee. Sedangkan pembahasan tentang fee tidak didapati dalam kontrak hiwalah.

Adapun manfaat atau keuntungan yang diperoleh jika memakai mekanisme hiwalah adalah sebagai berikut:
  1. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan.
  2. Tersedianya talangan untuk dana hibah yang membutuhkan.
  3. Dapat menjadi salah satu fee-based income/sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah.
  4. Bagi pihak nasabah selaku klien dari bank akan mendapatkan instant cash sehingga dapat meningkatkan cash flow perusahaannya.

Hiwalah sebagai suatu cara untuk mendapatkan fresh money bagi pihak klien/nasabah juga tidak luput dari risiko, terutama dari pihak bank. Adapun risiko yang harus diwaspadai oleh pihak bank syariah dari sebuah kontrak hiwalah adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberi invoice palsu atau wanprestasi (ingkar janji) untuk memenuhi kewajiban hiwalah ke bank.

Teknis penerapan akad hiwalah sebagai produk perbankan syariah di bidang jasa dapat berpedoman pada SEBI No. 10/14/SPbS tertanggal 17 Maret 2008. SEBI ini memberikan ketentuan bagi hiwalah mutlaqah maupun hiwalah muqayyadah. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad hiwalah mutlaqah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
  1. Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan atas utang nasabah kepada pihak ketiga;
  2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad hawalah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
  3. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad hawalah bagi nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter (character) dan/atau aspek usaha yang di antaranya mencakup analisis kapasitas usaha (capacity), keuangan (capital), dan prospek usaha (condition);
  4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pengalihan utang atas dasar hawalah;
  5. Nilai pengalihan utang harus sebesar nilai nominal;
  6. Bank menyediakan dana talangan (qardh) sebesar nilai pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga;
  7. Bank dapat meminta imbalan (ujrah) atau fee dalam batas kewajaran kepada nasabah; dan
  8. Bank dapat mengenakan biaya administrasi dalam batas kewajaran kepada nasabah.

Kemudian, dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad hawalah muqayyadah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
  1. Ketentuan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad hawalah mutlaqah.
  2. Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan atas utang nasabah kepada pihak ketiga, di mana sebelumnya bank memiliki utang kepada nasabah; dan
  3. Jumlah utang nasabah kepada pihak ketiga yang bisa diambil alih oleh bank, paling besar sebanyak nilai utang bank kepada nasabah.