Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pengertian Sharf sebagai Produk Perbankan Syariah

Pengertian Sharf sebagai Produk Perbankan Syariah

Secara harfiah, sharf diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. Adapun secara istilah, sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya (Umam, 2016).

Menurut Sjahdeini (2005), transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya). Pendapat lain mengatakan bahwa sharf adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya.

Landasan Syariah

Mengenai sharf sebagai salah satu kegiatan usaha bank di sektor jasa memiliki landasan syariah yang terdapat dalam hadis nabi, yang artinya:
Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur, (apabila) satu jenis (harus) sama (kualitas dan kuantitasnya dan dilakukan) secara tunai. Apabila jenis berbeda, maka juallah sesuai dengan kehendakmu dengan syarat secara tunai.


Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar juga menjadi dasar hukum dari kebolehan akad sharf, yang artinya:
Jangan kamu memperjualbelikan emas dengan emas dan perak dengan perak, kecuali sejenis, dan jangan pula kamu perjualbelikan perak dengan emas yang salah satunya ghaib (tidak ada di tempat) dan yang lainnya ada. (HR. Jamaah)

Landasan Hukum Positif

Dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan sharf sebagai produk di bidang jasa telah mendapatkan landasan hukumnya melalui Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). Adapun substansi fatwa tersebut adalah sebagai berikut:


Pertama: Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
  2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
  3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh).
  4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.


Kedua: Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing
  1. Transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dalam transaksi internasional.
  2. Transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 × 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah).
  3. Transaksi swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
  4. Transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir (spekulasi).


Ketiga:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: Jakarta, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M

Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad sharf secara teknis mendasarkan pada PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI tersebut menyebutkan pemenuhan prinsip syariah sebagaimana yang dimaksud dilakukan melalui kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad kafalah, hawalah, dan sharf.

Rukun dan Syarat Akad Sharf

Menurut para fuqoha, persyaratan (requirement) yang harus dipenuhi oleh bank syariah ketika hendak memberikan jasa jual beli uang terdiri dari hal-hal sebagai berikut:


  1. Nilai tukar yang diperjualbelikan harus telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya berpisah badan. Penguasaan bisa berbentuk penguasaan nyata (fisik), ataupun penguasaan secara yuridis.
  2. Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu berasal dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda.
  3. Dalam sharf, tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak khiar syarat bagi pembeli, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu, yang mana syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu tersebut. Hal ini ditujukan untuk menghindari riba.
  4. Dalam akad sharf, tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan karena bagi sahnya sharf penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah badan. Akibat hukumnya, jika salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad sharf tersebut tidak sah karena berarti terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan objek akad sharf yang saling dipertukarkan itu.

Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa suatu akad sharf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) harus tunai; (2) serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontrak; dan (3) bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah/kuantitas yang sama.

Implementasi Akad Sharf dalam Praktik Perbankan Syariah

Akad sharf dipraktikkan oleh bank syariah dalam produk jasa berupa tukar-menukar mata uang asing dengan mendasarkan pada kurs jual dan kurs beli suatu mata uang. Pihak bank akan mendapatkan imbalan berupa selisih antara kurs jual dan kurs beli yang ada, ditambah dengan biaya-biaya administrasi yang besarnya ditentukan sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan.

Teknis penerapan akad sharf sebagai produk perbankan syariah di bidang jasa dapat berpedoman pada SEBI No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008. Di dalam SEBI disebutkan bahwa kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa penukaran mata uang atas dasar akad sharf berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
  • Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah;
  • Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi spot; dan
  • Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan money changer, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.